AGAR SAWIT RAMAH LINGKUNGAN

Kota-Bunga.net I NDONESIA di pintu masuk bagi pemerintah untuk mendorong perusa haan besar patuh pada standar yang mereka terapkan. Selain itu, kesepakatan IPOP bisa dimanfaatkan untuk mendorong Palm Oil Pledge (IPOP) semestinya bisa menja- – petani menjalankan praktek pertanian yang berkelanjutan. Tanpa langkah ini, ikhtiar mengembangkan industri minyak sawit yang ramah lingkungan hanya menjadi slogan. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, memang sudah menerbitkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) pada Maret 2011. Namun sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat masih belum mau menerima produk sawit dari Indonesia meski sudah dilengkapi sertifikasi dari ISPO. Mereka menilai sertifikasi ISPO—yang diharapkan menurunkan laju deforestasi—tak memiliki standar yang ketat. Untuk menanggapi situasi itu, pada September 2014, di New York, Amerika Serikat, empat perusahaan sawit, yakni Cargill, Asian Agri, Wilmar, dan Golden Agri, bersepakat menerapkan praktek usaha ramah lingkungan. Mereka berikrar tak lagi menerima pasokan kelapa sawit dari hutan lindung (high conservation value forest) dan lahan gambut (high carbon stock).

Belakangan, Musim Mas dan Astra Agro Lestari bergabung dalam kelompok Indonesia Palm Oil Pledge ini. Indonesia memang berkepentingan dengan sertifikasi pengelolaan sawit ramah lingkungan ini. Pada 2015, Indonesia memproduksi minyak kelapa sawit dan turunannya sebesar 32,5 juta ton— 80 persen di antaranya diekspor senilai US$ 18,64 miliar atau sekitar Rp 265 triliun. Eropa dan Amerika Serikat merupakan kawasan yang penting bagi Indonesia karena menyerap hampir 20 persen ekspor minyak sawit kita. terhadap PSSI. Cara pandang ini bukan tanpa dasar. Sebuah pemerintahan yang berniat membersihkan sepak bola dari suap dan pengaturan skor semestinya patut mendapat apresiasi lantaran sejalan dengan fair play, bagian fundamental dari sepak bola yang diperjuangkan FIFA. Apa pun sikap FIFA, pekerjaan terberat Presiden Jokowi tidak menyangkut federasi internasional itu, melainkan pada PSSI pasca-pencabutan pembekuan. Pergantian kepengurusan PSSI merupakan pekerjaan paling menentukan. Setelah Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti menjadi tersangka perkara korupsi dan kabur ke luar negeri, PSSI harus mengadakan kongres luar biasa (KLB). Menurut Statuta PSSI, selain karena ketua umum berhalangan tetap atau temporer, KLB bisa berlangsung apabila dikehendaki dua pertiga dari 108 anggota PSSI. Pada Selasa 3 Mei lalu, perwakilan 85 anggota PSSI—antara lain asosiasi provinsi, klub liga super, klub divisi utama, asosiasi pemain dan pelatih— menyerahkan surat permintaan KLB kepada PSSI. Jumlah 85 suara itu sudah memenuhi syarat KLB. Tiga bulan setelah permintaan diterima, PSSI wajib menggelar KLB. Apabila PSSI tidak bersedia, menurut Pasal 31 Statuta PSSI, anggota bisa mengadakan KLB sendiri. Kalau masih buntu juga, statuta itu mengatur ”anggota bisa meminta bantuan FIFA”. Artinya, KLB bisa digelar oleh anggota sendiri, FIFA hanya membantu apabila terjadi deadlock. Bukan berarti jalan menuju KLB semulus jalan tol. Barisan pendukung rezim lama PSSI rupanya tidak berpangku tangan. Sejumlah pengurus asosiasi provinsi yang pro-KLB mendadak diganti. Kaki tangan rezim lama itu berusaha mengurangi syarat dukungan agar KLB gagal digelar. Padahal reformasi semestinya dimulai dari KLB. Terpilihnya ketua umum dan 15 komite eksekutif baru akan menjadi modal awal perombakan besar PSSI. Tentu kelompok pro-KLB perlu melakukan seleksi superketat atas calon pemimpin mereka. Kalau barisan antireformasi berhasil menyusup, bukan tak mungkin rezim lama PSSI yang akan menikmati karpet merah yang digelar pemerintah.

Terkait dengan kesepakatan IPOP, Presiden Joko Widodo sebaiknya mempertimbangkan baik-baik saran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Akhir Maret lalu, Komisi meminta Presiden membubarkan Indonesia Palm Oil Pledge. Komisi ini menilai IPOP cenderung menjadi kartel dan berpotensi menimbulkan persaingan tak sehat. Enam perusahaan itu juga sering menolak produk sawit petani. Presiden sebaiknya melihat persoalan ini dengan jernih. Ada persoalan sertifikasi ISPO dari Kementerian Pertanian yang belum diakui sejumlah negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia. Ada enam perusahaan yang berupaya meningkatkan pengolahan minyak sawit agar produk mereka bisa masuk ke negara-negara yang menetapkan standar tinggi. Karena itu, Presiden harus bisa menjadi wasit yang adil. Potensi praktek kartel, misalnya, dapat dicegah dengan mengawasi enam perusahaan besar itu agar tidak mempermainkan harga tandan buah segar. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus mendorong dinas perkebunan di tingkat provinsi memperbaiki praktek pengolahan kebun sawit para petani—yang saat ini menguasai 4,4 juta hektare lahan sawit—yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ada dana pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit yang bisa dipakai untuk kepentingan ini. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 menyebutkan dana tersebut digunakan untuk mengembangkan perkebunan sawit berkelanjutan, termasuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani atas manfaat sawit yang ramah lingkungan. Dengan begitu, tak ada alasan bagi enam perusahaan tersebut untuk menolak produk minyak sawit petani.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *