Perkara Perizinan Perfilman bag2

Pada 27 Mei 2016, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BKPM bahwa mereka akan melayani langsung pemangku kepentingan perfilman. Hal ini terkait dengan penerbitan surat izin produksi (SIP) untuk pembuatan film yang dilakukan oleh tim/produser asing di Indonesia dan izin usaha perfilman (IUP). Tapi BKPM “tidak rela”. Pada 7 Juni 2016, muncul jawaban dari Kepala BKPM Franky Sibarani yang intinya tetap menginginkan urusan perizinan ini berada di bawah BKPM. Ada beberapa alasan. Pertama, perizinan perfilman selama ini dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM atas dasar Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *